adminYayasan merupakan entitas yang sangat rentan terhadap godaan finansial, sehingga penyusunan Strategi Mitigasi Risiko penyalahgunaan dana menjadi prioritas utama bagi jajaran pengurus. Penyalahgunaan dana tidak hanya mencakup korupsi terang-terangan, tetapi juga penggunaan fasilitas yayasan untuk kepentingan pribadi atau pemberian gaji yang melampaui kewajaran tanpa dasar legal yang kuat. Risiko ini dapat berujung pada sanksi pidana dan pencabutan status hukum yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, diperlukan batasan wewenang yang jelas dan sistem pengawasan berlapis untuk melindungi aset yayasan.
Salah satu poin penting dalam Strategi Mitigasi Risiko ini adalah penerapan sistem otorisasi ganda (dual control) untuk setiap transaksi keuangan. Tidak boleh ada satu orang pun, termasuk ketua yayasan, yang memiliki wewenang mutlak untuk mengeluarkan dana tanpa persetujuan dari pihak bendahara atau pengawas. Selain itu, yayasan wajib memiliki pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pengurus, yang secara tegas melarang adanya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Batasan antara aset pribadi pengurus dan aset yayasan harus dipisahkan secara absolut secara administratif dan hukum.
Langkah selanjutnya dalam Strategi Mitigasi Risiko adalah melakukan rotasi tugas secara berkala pada bagian-bagian yang sensitif dengan aliran uang tunai. Transparansi internal antar pengurus juga harus dibangun melalui rapat koordinasi rutin yang membahas laporan arus kas secara mendetail. Selain itu, yayasan harus memiliki kebijakan “Whistleblowing System” di mana staf atau relawan dapat melaporkan adanya indikasi penyimpangan tanpa rasa takut akan intimidasi. Mitigasi risiko yang baik dimulai dari pembangunan budaya jujur yang diteladankan langsung oleh pimpinan tertinggi yayasan kepada seluruh jajarannya.
Implementasi Strategi Mitigasi Risiko ini juga harus didukung dengan digitalisasi sistem keuangan. Penggunaan platform pembayaran non-tunai meminimalisir risiko kehilangan uang secara fisik dan memudahkan pelacakan aliran dana secara otomatis. Setiap dana yang keluar harus jelas peruntukannya dan terhubung langsung dengan kode proyek tertentu dalam rencana strategis yayasan. Dengan manajemen risiko yang profesional, pengurus dapat bekerja dengan tenang karena setiap tindakan mereka memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang kuat, sehingga yayasan terhindar dari krisis kepercayaan di mata publik.